YOGYAKARTA (3/2) - Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kalurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, pada 3 Februari 2026. Kegiatan ini secara khusus membahas tentang Standar Layanan informasi Publik Kebencanaan dengan peserta dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Se-DIY, BPBD, TAGANA, dan BASARNAS.

Pemateri Pertama, Eko Suwanto, S.T., M.Si., Ketua Komisi A DPRD DIY menyampaikan tentang penyampaian informasi tentang kebencanaan, terdapat beberapa informasi yang harus disampaikan serta terdapat informasi yang dikecualikan atau dianggap sebagai informasi pribadi yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik. Pihak instansi maupun lembaga yang menangani hal tersebut diharapkan dapat memberikan layanan informasi yang bijak. 

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Akhmad Nashir, S.Sos., menyampaikan mengenai tata kelola informasi Publik dalam rangka pengurangan risiko bencana di DIY. Disampaikan bahwasannya DIY memiliki risiko bencana yang tinggi dan berulang, dengan adanya kondisi tersebut, KID menginisiasi program tersebut dengan menggaet pihak pihak yang memiliki tugas selaras dalam penanggulangan bencana. Hal ini dirancang berdasarkan dasar hukum yang jelas dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa implementasi yang difokuskan dalam program ini dengan mengoptimalkan edukasi risiko bencana, literasi kebencanaan, penyampaian peringatan bencana, pengendalian narasi publik maupun transparansi serta evaluasi kebijakan atas bencana. 

Melalui kegiatan ini, KID DIY mendorong standar layanan informasi publik dalam rangka pengurangan risiko bencana di DIY, harapannnya dengan adanya program ini dapat mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai kebencanaan kepada publik. (naila)