“PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020”
Hari ini, Kamis 10 Desember 2020 Bertempat di Grand Keisha Yogyakarta Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 yang bertepatan dengan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan.
Disampaikan oleh Ketua KID DIY Moh. Hasyim, Dalam Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2020 ini, melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari Civil Society Organization/CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan Combine Resource Institution). Mereka berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monev.
Selanjutnya dijelaskan oleh Ketua KID, Moh. Hasyim berkaitan dengan tujuan monev, tahapan monev, dan Kategori Badan Publik yang dimonev. Selain untuk untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/cluster (seperti tahun-tahun sebelumnya), Monev tahun 2020 ini (berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya) juga dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, dengan demikian seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang. Tahapan penilian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi:
| No. | Tahapan | Bobot |
| 1. | Self Assesment Questionnaire (SAQ) | 30% |
| 2. | Verifikasi Website | 35% |
| 3. | Uji Akses | 35% |
Uji akses tahun ini dilakukan dengan melakukan permohonan informasi publik secara riil kepada Badan Publik melalui email yang dicantumkan dalam SAQ.
Hasil akhir pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi berikut ini.
| No. | Kualifikasi | Range Nilai |
| 1. | Informatif | 90 – 100 |
| 2. | Menuju Informatif | 80 – 89 |
| 3. | Cukup Informatif | 60 – 79 |
| 4. | Kurang Informatif | 40 – 59 |
| 5. | Tidak Informatif | < 40 |
Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/cluster dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap cluster dengan syarat apabila nilainya minimal 80 (paling tidak memenuhi kualifikasi “Menuju Informatif”). Sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan covid-19 pada cluster perkantoran, visitasi dilakukan secara online.
Badan Publik yang diikutsertakan dalam pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2020 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori/cluster berikut ini:
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- OPD Pemerintah Daerah DIY;
- OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- OPD Kecamatan se-DIY;
- Lembaga Legislatif se-DIY;
- Partai Politik di DIY;
- Lembaga Yudikatif di DIY;
- Instansi Vertikal di DIY; dan
- Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.
dilaporkan oleh Moh. Hasyim bahwa dari 383 Badan Publik yang di kirimi SAQ, 343 Badan Publik (89.56%) di antaranya telah mengisi dan mengembalikan SAQ kepada KID DIY disertai dengan bukti pendukung, sedangkan yang tidak mengembalikan sejumlah 40 (10.44%) Badan Publik. Prosentase jumlah Badan Publik yang mengembalikan SAQ tersebut meningkat 12 % apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni dari 368 Badan Publik yang dikirimi SAQ yang mengembalikan sejumlah 285 badan publik (77.45%).
Berdasarkan penilaian terhadap SAQ, verifikasi website, dan uji akses, sehingga ditetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2020 yaitu :
1. Informatif : 31 Badan Publik (8.09%);
2. Menuju Informatif : 50 Badan Publik (13.05%);
3. Cukup Infomatif : 69 Badan Publik (18.02%);
4. Kurang Informatif : 83 Badan Publik (21.67%); dan
5. Tidak Informatif : 150 Badan Publik (39.16%).
31 Badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif tersebut tersebar pada 6 kategori/cluster, yaitu :
1. Pemerintah kabupaten/kota: 2 badan publik;
2. OPD Pemda DIY: 2 OPD;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY: 16 OPD;
4. kecamatan se DIY: 4 kecamatan;
5. instansi vertikal di DIY: 6 instansi; dan
6. lembaga yudikatif: 1 badan publik
Dengan demikian, terdapat 3 cluster yang tidak satupun badan publik di dalamnya yang mencapai kualifikasi informatif, yaitu lembaga legislatif, badan usaha milik daerah, dan partai politik.
50 Badan Publik yang memperoleh kualifikasi menuju informatif tersebar ke dalam 8 cluster, yaitu:
1. pemerintah kabupaten/kota: 3 badan publik;
2. OPD Pemda DIY: 2 OPD;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY: 27 OPD;
4. kecamatan se DIY: 7 kecamatan;
5. instansi vertikal di DIY: 3 instasnsi;
6. lembaga yudikatif: 5 badan publik;
7. lembaga legislatif: 2 badan publik; dan
8. badan usaha milik daerah: 1 badan publik.
Dengan demikian, terdapat satu cluster yang selain tidak ada yang mencapai kualifikasi informatif juga tidak satupun badan publik dalam cluster tersebut yang mencapai kualifikasi menuju informatif, yaitu partai politik.
150 Badan Publik yang masuk ke dalam peringkat tidak informatif tersebut meliputi 40 Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ.
Salah satu faktor penyebab utama besarnya jumlah Badan Publik yang masuk ke dalam peringkat tidak informatif (39.16%) dan kurang informatif (21.67%) adalah rendahnya respons Badan Publik saat dimintai informasi melalui email sebagai metode uji akses yang merupakan salah satu komponen penilaian. Dari 343 Badan Publik yang dilakukan uji akses, 188 Badan Publik (54.19 %) memberikan respons, sedangkan yang tidak merespons sejumlah 155 Badan Publik (45.19 %).
Penentuan juara dalam tiap cluster dilakukan dengan cara visitasi secara online. Penentuan juara dilakukan terhadap seluruh cluster kecuali partai politik karena tidak ada yang masuk kualifikasi menuju informatif. Terdapat juara 1, 2, dan 3 dalam tiap cluster kecuali cluster lembaga legislatif yang hanya terdapat juara 1 dan 2 serta cluster badan usaha milik daerah yang hanya terdapat juara 1. Hal itu sesuai dengan jumlah badan publik yang memenuhi kualifikasi menuju informatif.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dan kejuaraan tersebut, penganugerahan keterbukaan infomasi badan publik pada tahun ini diberikan kepada 31 badan publik yang mencapai kualifikasi informatif dan terhadap 21 badan publik yang memperoleh juara 1, 2, dan 3. Namun demikian, mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi covid-19 sehingga harus menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, maka penganugerahan secara langsung pada hari ini hanya kami berikan kepada 14 badan publik dari 52 badan publik tersebut yaitu 6 badan publik yang mencapai kualifikasi informatif dengan nilai tertinggi pada clusternya masing-masing dan 8 badan publik yang memperoleh juara 1 dalam tiap cluster.
Selain pemeringkatan dan kejuaraan tersebut, pada penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 ini, Tim Monev juga memberikan apresiasi kepada:
1. Bapak Eko Suwanto sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik, mengingat jasa beliau sebagai Ketua Komisi A dan sekaligus Ketua Pansus untuk memperjuangkan lahirnya Perda DIY tentang keterbukaan informasi publik;
2. Combine Resource Institution sebagai CSO yang berperan aktif dalam mengembangkan sistem informasi desa;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai badan publik yang secara rutin menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada KID DIY.
Selamat kepada para penerima penganugerahan. Bagi badan publik yang baru mencapai kualifikasi tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, dan menuju informatif kami berharap tahun depan dapat meningkatkan peringkatnya. Kami juga berharap agar seluruh badan publik di DIY terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga Pemda DIY dapat mempertahankan peringkat informatif yang telah dicapai tahun ini, bahkan dapat meningkatkan lagi nilainya.
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
BERDASARKAN KEJUARAAN BADAN PUBLIK
- KATEGORI : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | 94.00 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Bantul | 90.00 |
| 3. | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | 86.50 |
- KATEGORI : OPD PEMERINTAH DAERAH DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY | 90.00 |
| 2. | Badan Kepegawaian Daerah DIY | 88.00 |
| 3. | Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY | 78.00 |
- KATEGORI : OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo | 94.00 |
| 2. | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul | 92.00 |
| 3. | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo | 75.00 |
- KATEGORI : OPD KECAMATAN SE-DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Kecamatan Moyudan | 94.00 |
| 2. | Kecamatan Depok | 88.00 |
| 3. | Kecamatan Nanggulan | 83.00 |
- KATEGORI : LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | DPRD KAB. BANTUL | 91.50 |
| 2. | DPRD KAB. KULON PROGO | 74.50 |
- KATEGORI : LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | 94.00 |
| 2. | Pengadilan Negeri Wates | 93.00 |
| 3. | Pengadilan Agama Wonosari | 78.00 |
- KATEGORI : INSTANSI VERTIKAL DI DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY | 98.00 |
| 2. | Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta | 92.00 |
| 3. | Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY | 64.00 |
- KATEGORI : BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | BANK JOGJA | 76.00 |
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
BERDASARKAN KUALIFIKASI BADAN PUBLIK
- BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “INFORMATIF”
| PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | 93.78 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Bantul | 92.84 |
| OPD PEMERINTAH DAERAH DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Dinas Komunikasi dan Informatika DIY | 96.77 |
| 2. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY | 91.86 |
| OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo | 99.56 |
| 2. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo | 99.40 |
| 3. | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul | 98.62 |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul | 98.38 |
| 5. | Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | 98.26 |
| 6. | Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman | 95.96 |
| 7. | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman | 95.96 |
| 8. | Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman | 95.50 |
| 9. | Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul | 93.66 |
| 10. | Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul | 93.14 |
| 11. | Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul | 92.97 |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Kulon Progo | 92.94 |
| 13. | Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari | 92.15 |
| 14. | Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul | 91.97 |
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul | 90.63 |
| 16. | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman | 90.36 |
| OPD KECAMATAN SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Kecamatan Nanggulan | 93.71 |
| 2. | Kecamatan Moyudan | 93.65 |
| 3. | Kecamatan Depok | 91.53 |
| 4. | Kecamatan Kalibawang | 90.66 |
| LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | 90.51 |
| INSTANSI VERTIKAL DI DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY | 96.71 |
| 2. | Balai Besar Kulit, Karet (BBKKP) Provinsi D.I. Yogyakarta | 94.37 |
| 3. | Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY | 93.87 |
| 4. | Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY | 93.85 |
| 5. | Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY | 92.84 |
| 6. | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta | 90.69 |
- BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “MENUJU INFORMATIF”
| PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | 89.49 |
| 2. | Pemerintah Kota Yogyakarta | 87.03 |
| 3. | Pemerintah Kabupaten Sleman | 82.74 |
| OPD PEMERINTAH DAERAH DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY | 85.12 |
| 2. | Badan Kepegawaian Daerah DIY | 81.39 |
| OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bantul | 89.90 |
| 2. | Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo | 89.10 |
| 3. | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman | 88.71 |
| 4. | RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul | 88.23 |
| 5. | Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul | 87.97 |
| 6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul | 87.86 |
| 7. | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman | 87.74 |
| 8. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo | 87.69 |
| 9. | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Sleman | 87.41 |
| 10. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Sleman | 87.15 |
| 11. | Dinas Pariwisata Kab. Bantul | 87.13 |
| 12. | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo | 86.70 |
| 13. | Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman | 86.67 |
| 14. | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul | 86.20 |
| 15. | Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul | 85.22 |
| 16. | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul | 85.08 |
| 17. | Inspektorat Kab. Sleman | 85.04 |
| 18. | Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo | 84.95 |
| 19. | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo | 83.85 |
| 20. | Dinas Kebudayaan Kab. Sleman | 82.17 |
| 21. | Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul | 81.43 |
| 22. | Dinas Perhubungan Kab. Bantul | 81.42 |
| 23. | Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul | 80.96 |
| 24. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul | 80.88 |
| 25. | Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul | 80.87 |
| 26. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul | 80.25 |
| 27. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta | 80.19 |
| OPD KECAMATAN SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Kecamatan Mlati | 88.17 |
| 2. | Kecamatan Semanu | 86.69 |
| 3. | Kecamatan Tanjungsari | 85.40 |
| 4. | Kecamatan Godean | 83.39 |
| 5. | Kecamatan Patuk | 82.07 |
| 6. | Kecamatan Pajangan | 80.59 |
| 7. | Kecamatan Girimulyo | 80.04 |
| LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | DPRD Kabupaten KULON PROGO | 86.70 |
| 2. | DPRD Kabupaten BANTUL | 83.90 |
| LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Pengadilan Agama Wonosari | 89.70 |
| 2. | Pengadilan Negeri Wates | 88.73 |
| 3. | Pengadilan Agama Wates | 86.11 |
| 4. | Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 84.42 |
| 5. | Pengadilan Agama Sleman | 82.21 |
| INSTANSI VERTIKAL DI DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kulon Progo | 87.66 |
| 2. | Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sleman | 87.29 |
| 3. | Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY | 82.12 |
| BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY | ||
| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
| 1. | Bank Jogja | 80.25 |
Informasi lebih lanjut:
Email: kiprovdiy@gmail.com
Kantor KID DIY : Komplek Diskominfo DIY Lt. 2 Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta
Telp. (0274) 374289
