Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) mengadakan rapat koordinasi keterbukaan informasi Pemilu pada Senin, 22 Januari 2024 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan hak masyarakat Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai Pemilu terpenuhi.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY.

Komisioner KID DIY, Wawan Budiyanto mengawali rapat koordinasi dengan memaparkan materi dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dalam Tahapan Kampanye. Menurut Wawan, keterbukaan informasi Pemilu dibutuhkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Juga untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas penyelenggara Pemilu yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap proses Pemilu.

Keterbukaan informasi Pemilu pada tahapan kampanye yang perlu disediakan antara lain berupa regulasi mengenai larangan dan sanksi kampanye, daftar sanksi atas pelanggaran kampanye serta jadwal dan lokasi kampanye rapat umum peserta pemilu. "Rapat umum peserta Pemilu sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, misalnya kemacetan. Kami berharap pihak kepolisian untuk menginformasikan jadwal dan lokasi kegiatan tersebut agar masyarakat dapat mengantisipasi", ujar Wawan.

Lembaga-lembaga peserta rapat koordinasi menyambut baik inisiatif dari KID DIY ini dan menyatakan akan menjalankan kewajiban menyediakan informasi Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Agar penyebarluasan informasi Pemilu lebih luas dan cepat, disepakati adanya sinergi pemanfaatan media antar lembaga, terutama melalui media sosial.